Pembangunan Terminal Penumpang Laut di Kupang Terkendala Lahan

Kupang – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) kesulitan membuka pelabuhan baru di Kupang karena terkendala dengan sengketa lahan. Hal ini dikatakan General Manager PT Pelindo III Kupang Denny L Wuwungan, di Kupang, Rabu (21/9). “Kami memang sudah punya rencana untuk membuka sebuah pelabuhan terminal penumpang di wilayah sekitaran Goa Monyet. Namun lahan di situ masih ada sengketa sehingga rencana tersebut masih belum bisa terwujud,” kata dia kepada para wartawan. Pembangunan terminal penumpang yang baru, menurutnya, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat di NTT, khususnya yang sering menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi. Di samping itu, pembangunan terminal penumpang baru diperlukan karena terminal penumpang di pelabuhan Tenau Kupang sudah sulit untuk diperluas, mengingat sudah banyak kapal yang bersandar di sana. “Langkah ini juga untuk mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, khususnya dalam pengiriman barang melalui moda transportasi laut, sehingga diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia,” tambah Denny. Ia tidak ingin membicarakan lebih jauh soal masalah lahan tersebut, karena menurutnya masalah lahan selalu menjadi kendala jika ada yang ingin berinvestasi di NTT. Denny pun berharap agar masalah lahan tersebut bisa segera selesai sehingga rencana pembangunan pelabuhan terminal penumpang itu dapat segera terlaksana. Presiden Jokowi, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Kupang beberapa waktu lalu juga menilai NTT sebenarnya banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di sini, namun kendala utama yang mereka hadapi, adalah persoalan tanah ulayat. Persoalan tanah di NTT, biasanya muncul ketika lahan tersebut sudah bernilai ekonomi. Artinya, ketika ada investor yang mengincar sebuah areal untuk kepentingan investasi, muncullah aksi klaim-mengklaim dari para pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut. Para investor akhirnya memilih jalan untuk hengkang, karena tidak ada kepastian hukum atas status tanah tersebut. Hampir sebagian besar kawasan di wilayah timur Indonesia memiliki problem yang sama, yakni status hukum atas tanah dan persediaan energi listrik yang masih terbatas. Dari titik ini, Presiden Jokowi memandang penting untuk mendiskusikan persoalan tanah dengan para kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat setempat guna mencari jalan pemecahannya, agar bisa menggiring para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia Timur. /SN

Sumber: BeritaSatu